Pemerintahtelah membentuk Tim Reformasi Perpajakan dengan dasar hukum berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan (Tim Reformasi). Pembentukan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan untuk mewujudkan lembaga perpajakan yang kuat , kredibel, dan akuntabel, secara struktur, DeklarasiStockholm 1972 – Deklarasi Stockholm 1972 merupakan deklarasi yang diselenggarakan melalui konferensi lingkungan manusia oleh PBB di tahun 1972. PBB menjadi sebuah wadah atau organisasi internasional terbesar di dunia yang bergerak di berbagai bidang. Salah satu yang menjadi bidang tujuan dari PBB adalah mengembangkan lingkungan serta Bahkanorganisasi lainnya dapat menolak karena kurangnya kewibawaannya. Hal ini berbeda dengan Soekarno-Hatta yang sejak 1927 sudah menarik perhatian masyarakat dan telah berjuang. Selain itu, Benny Wanda sendiri adalah orang asing —bukan asli papua. OPM akan merasa bisa saja Benny Wanda merusak persatuan Papua dan boneka asing. Denganmengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidyahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah materi mata kuliah “E-Government” yang membahas tentang isi “PENERAPAN EGOVERNMENT NEGARA SINGAPURA”, yang telah diberikan oleh dosen pengajar Bapak, Shahril Budiman, S Pemilutahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat terpilih hanya memperjuangkan partainya masing- masing sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan kemanan menjadi tidak stabil. DirekturCenter of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan ada beberapa cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengerem laju inflasi di Indonesia. Apa saja? #DWbercerita. 07 Aug 2022 Kemudiandeklarasi resmi Jokowi sebagai calon Presiden dilakukan di Gedung Juang 45, majunya ia sebagai Calon Presiden Indonesia didukung oleh empat partai pengusungnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pelantikan Jokowi sebagai Presiden dilakukan pada tanggal Pembacaanpernyataan Dewan Adat Keerom menolak OPM di tanah Papua, Rabu 29 Juni 2022. (Dok Istimewa) KABARPAPUA.CO, Keerom – Dewan Adat Kabupaten Keerom menggelar deklarasi menolak kehadiran Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bumi cenderawasih. Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom, Herman Yoku S.IP menyampaikan bahwa 1 Juli bukan DilansirKementerian Agama pada Ahad (02/02/2020) melalui website resminya, Menag menerangkan, pada Sabtu (01/02/2020) pagi telah dilakukan Deklarasi Damai di Mapolres Minahasa Utara. Ada 8 poin Deklarasi Damai yang dibacakan oleh Imam Musalla Al-Hidayah Perum Agape, Daniel Pangemanan. KetuaMPR, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Kamis, menilai pemerintah harus menindak tegas Benny Wenda dan pengikutnya atas deklarasi kemerdekaan Papua Barat. Ia mengatakan Wenda dan para pengikutnya dengan sangat jelas telah melakukan tindakan makar, karenanya pemerintah harus mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas. Puj2ai. - Deklarasi Malino adalah perjanjian damai yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempertemukan golongan Kristen dan Islam yang bertikai di Poso. Deklarasi Malino dilaksanakan pada 20 Desember 2001. Deklarasi ini bertujuan untuk menyatukan kaum Kristen dan Islam yang bertempur di Poso dalam konflik komunal yang terjadi sepanjang tahun 2000 hingga Deklarasi Malino ditandatangani kedua belah pihak, terbentuk dua komisi, yaitu Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum dan Komisi Sosial Ekonomi. Baca juga Mengapa Perjanjian Renville Merugikan Indonesia? Latar Belakang Terjadinya Deklarasi Malino didasari untuk menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan, khususnya yang saat itu sedang terjadi di Poso. Konflik komunal di Poso pertama kali terjadi pada 24 Desember 1998. Insiden terjadi antara pemuda yang beragama Kristen dengan pemuda Muslim. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik terjadi adalah persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen, dengan penduduk pendatang suku Bugis yang mayoritas Muslim. Berawal dari situ, konflik antarkeduanya terus berlangsung hingga bulan Mei 2000, yang menjadi pertempuran terbesar. Puncak konflik terjadi dalam peristiwa pembantaian di sebuah pesantren di Desa Sintuwulemba, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Baca juga Pengakuan Kemerdekaan Indonesia oleh Negara LainIsi Deklarasi Malino Oleh sebab itu, untuk mendamaikan kedua belah pihak, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Malino. Perjanjian ini mempertemukan pihak Kristen dan Muslim yang bertikai di Poso, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Pada 20 Desember 2001, kedua belah pihak yang bertikai di Poso bersedia menandatangani perjanjian tersebut. Isi dari Deklarasi Malino adalah Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan. Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan darurat sipil, serta campur tangan pihak asing. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain, demi terciptanya kerukunan hidup bersama. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati, dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan lainnya. Baca juga Sakola Kautamaan Istri Latar Belakang dan Kiprah Dampak Dengan menyetujui 10 poin tersebut, dua komisi kemudian dibentuk, yaitu Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum, serta Komisi Sosio-Ekonomi. Komisi Keamanan memiliki tua tanggung jawab, yaitu Harus difokuskan kepada pelucutan senjata dan pemulangan para pengungsi Dalam bidang penegakan hukum Komisi Sosio-Ekonomi bertanggung jawab untuk Upaya Rekonsiliasi Rehabilitasi Sosial Pemulangan Pengungsi Asuransi Keyakinan Hidup Rehabilitasi Fisik Normalisasi Aktivitas Ekonomi Warga Dukungan Sosial Mengembangkan program Induk Evaluasi dan Pemantauan Berkala Perkembangan Program Terkait untuk Semua Ini Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan dana untuk memulihkan kondisi Kabupaten Poso yang mencapai hingga 54 juta rupiah. Referensi McRae, Dave. 2013. A Few Poorly Organized Men Interreligious Violence in Poso, Indonesia. Power and Place in Southeast Asia. Leiden Brill. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.